Akhirnya Pemerintah Indonesia Memutuskan PPKM Mikro Bukan PSBB



BELAJAREKONOMI.COM, JAKARTA — Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan memperpanjangnya dari 22 Juni hingga 5 Juli di tengah lonjakan penularan COVID-19, kata seorang pejabat, Senin.

Perkantoran yang berada di zona merah diperbolehkan untuk menampung karyawan maksimal 25 persen, dan yang berada di zona lain diizinkan untuk menampung staf maksimal 50 persen, kata Airlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

ADVERTISEMENT

Sesuai aturan, area publik seperti pasar, pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe di zona merah diizinkan beroperasi hingga pukul 20.00 dengan pengunjung maksimal 25 persen, sementara sembako, apotek, dan sektor penting dapat beroperasi penuh.

Pusat seni budaya dan tempat ibadah di zona merah ditutup total, sedangkan di zona lain diizinkan beroperasi maksimal 25 persen dari kapasitas pengunjung.

Di tengah kasus yang melonjak, pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan vaksinasi COVID-19, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah vaksinasi harian menjadi 700.000 pada bulan Juni dan 1 juta pada bulan Juli.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kapasitas inokulasi vaksin COVID-19 saat ini telah mencapai 716.000 per hari, dan jumlahnya akan meningkat menjadi 1 juta per hari pada awal Juli.

Indonesia menghadapi peningkatan pesat jumlah kasus COVID-19 setelah libur panjang Idul Fitri dengan terdeteksinya “varian baru” yang lebih menular seperti varian Alpha, Beta, dan Delta.

“Saat ini pemerintah sedang memperkuat upaya penyelesaian masalah hulu, dan mencegah masyarakat dari sakit dengan membatasi pergerakan 75-100 persen,” kata Sadikin.

ADVERTISEMENT

Untuk mengatasi masalah hilir, pemerintah juga menambah stok APD (alat pelindung diri) dan obat-obatan serta menambah kapasitas tempat tidur di sejumlah pusat perawatan COVID-19.

Hartarto mengatakan saat ini tingkat hunian tempat tidur rumah sakit di 87 kabupaten dan kota di 29 provinsi berada di atas 70 persen.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan, mengingat beberapa daerah mengalami lonjakan drastis kasus Covid-19.

Menurut Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), infeksi baru Covid-19 meningkat tajam di beberapa daerah.

ADVERTISEMENT

Untuk menekan penularan, pemerintah meminta masyarakat untuk mengingat mantra ‘5M’ yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Masyarakat juga harus menghindari keramaian, serta membatasi mobilitas dan interaksinya.

“Mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu cara untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mencegah penularan Covid-19 di sekitar kita,” kata Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga dalam keterangan pers, Senin.

KPCPEN melaporkan bahwa Kabupaten Kudus di Jawa Tengah mengalami peningkatan lebih dari tiga puluh kali lipat hanya dalam seminggu. Sedangkan Jakarta menjadi provinsi dengan peningkatan kasus paling signifikan. Hanya dalam sepuluh hari, jumlah kasus telah meningkat lebih dari 300 persen.

Yogyakarta juga mengalami peningkatan hingga 107 persen karena memperoleh 445 kasus baru hanya dalam sehari pada 10 Juni.

Pekan ini, 12 kabupaten/kota telah beralih dari zona oranye ke zona merah.

Diantaranya Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Medan (Sumatera Utara), Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dharmasraya (Sumatera Barat). Serta Siak dan Kuantan Singingi (Riau), Tebo (Jambi), Ciamis dan Bandung Barat (Jawa Barat). Juga dalam daftar adalah Tegal (Jawa Tengah) dan Bima (Nusa Tenggara Barat), menurut KPCPEN.

Sepuluh kabupaten/kota zona oranye juga hampir menjadi zona merah.

Daerah-daerah itu adalah Pati, Brebes, dan Semarang (Jawa Tengah), Kepulauan Meranti dan Pekanbaru (Riau), Muara Enim (Sumatera Selatan). Zona oranye lainnya yang perlu diwaspadai adalah Tanah Datar (Sumatera Barat), Dairi (Sumatera Utara), Bintan (Kepulauan Riau) dan Sumba Tengah (Nusa Tenggara Timur).

Arya juga mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk kembali menegakkan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. Mereka bisa memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar protokoler.

“Penegakan protokol kesehatan adalah keharusan untuk menjaga keamanan masyarakat,” kata Arya.


Share

Artikel Terkait

Tinggalkan komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.