Apakah E-Money Sebagai Bentuk Riba?

Istilah uang elektronik (e-money) dan dompet elektronik (e-wallet) menjadi booming akhir-akhir ini ketika dunia bergerak menuju gaya hidup nirtunai atau tanpa tunai (cashless).

ADVERTISEMENT

Baik e-money maupun e-wallet memiliki kesamaan. Keduanya merupakan sistem pembayaran digital. Namun demikian, e-money berbeda dengan e-wallet dalam cara menyimpan data pengguna.

E-money adalah sistem pembayaran berbasis chip di mana semua data disimpan dalam sebuah chip dan mengambil bentuk kartu.

Biasanya disediakan oleh bank, seperti Tap Cash yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI), Flazz oleh Bank Central Asia (BCA), E-money oleh Bank Mandiri, Brizzi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Di sisi lain, e-wallet adalah sistem pembayaran berbasis server seperti T-Cash, Go-Pay, OVO. Namun, pada dasarnya, e-wallet juga merupakan bentuk e-money.

Jadi, untuk menghindari kebingungan, terminologi e-money digunakan juga untuk menyebut e-wallet dalam artikel ini.

ADVERTISEMENT

Tren penggunaan uang elektronik untuk pembayaran di Indonesia meningkat setiap tahun. Dari survei yang dilakukan oleh DailySocial (2017), ditemukan pada tahun 2017 bahwa sekitar 56,8 persen konsumen Indonesia telah menggunakan uang elektronik dalam waktu kurang dari setahun, 34,4 persen antara satu hingga tiga tahun, sedangkan sisanya telah menggunakannya lebih dari tiga. tahun.

Bank Indonesia melaporkan bahwa pada akhir kuartal keempat, 2017, transaksi e-money mencapai sekitar Rp 12 triliun (sekitar US $ 854,70 juta). Jumlah tersebut meningkat 26,2 persen menjadi sekitar Rp 47 triliun pada akhir 2018.

Jumlah ini terus meningkat dan diperkirakan akan tumbuh lebih lanjut pada 2019 karena bank-bank lain juga berencana untuk menawarkan uang elektronik sendiri kepada pelanggan mereka.

Bank Indonesia (BI) memperbaiki peraturan sebelumnya tentang uang elektronik untuk memperketat kendalinya terhadap peredaran uang elektronik yang semakin meningkat. Amandemen tersebut tercantum dalam Peraturan BI (PBI) No. 20/6 / PBI / 2018 tentang e-money, yang menggantikan Peraturan Pemerintah (PBI) No. 11/12 / PBI / 2009 tentang e-money sebelumnya.

Namun, gerakan ini menghadapi kendala karena beberapa cendekiawan Muslim yang dihormati mengeluarkan fatwa individual terhadap e-money. Mereka mengatakan itu riba dan banyak orang sangat mengikuti fatwa individu itu.

Riba dapat didefinisikan sebagai kelebihan / tambahan yang dapat terjadi dalam transaksi hutang dan penjualan. Dalam transaksi penjualan, riba terjadi jika komoditas tertentu dipertukarkan tetapi nilainya berbeda selama periode waktu tertentu.

Fatwa terhadap e-money dibuat berdasarkan asumsi awal bahwa aqad (perjanjian) antara pengguna / konsumen dan penyedia e-money adalah qardh (utang). Oleh karena itu, dalam fiqh, ada pepatah bahwa setiap hutang yang menghasilkan kelebihan / tambahan / keuntungan dianggap sebagai riba. Ini dikategorikan sebagai salah satu dosa besar dalam Islam.

Fatwa itu juga dilatarbelakangi oleh hipotesis bahwa model bisnis e-money sama seperti bank karena berjalan di industri jasa keuangan. Padahal, itu tidak sama.


Share

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.