Desentralisasi adalah sistem penerapan yang melandasi hampir semua operasi program di daerah-daerah kecil.
Secara umum desentralisasi digambarkan sebagai perpindahan wewenang, kekuasan dan tugas kepada tingkat yang lebih rendah semisalnya dari pusat pemerintah ke pusat daerah.
Hal ini dilakukan untuk menciptakan ruang kebebasan partisipan yang lebih luas untuk pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat.
Definisi Desentralisasi
Dalam pasal 1 Undang-undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk dilakukan pengaturan dan pengurusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan RI—Republik Indonesia.
Di Indonesia sendiri konsep desentralisasi diterapkan pada sejumlah bidang salah satunya bidang fiskal perekonomian dan politik.
Secara umum, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang kepada pengelola atau unit di dalam sebuah organisasi yang memiliki tingkat kewenangan lebih rendah.
Tujuan dari dilakukan penyerahan wewenang ini sebagai upaya membentuk delegasi yang dapat melakukan pengambilan keputusan dengan secara mandiri.
Asas Desentralisasi dan Tujuannya
Asas desentralisasi diklasifikasikan menjadi empat bagian, yang mana di antaranya sebagai berikut:
- Asas desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dan kekuasaan
- Desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan dan kekuasaan
- Desentralisasi sebagai pemberian, pembagian, penyebaran dan perencanaan kewenangan dan kekuasaan
- Desentralisasi sebagai media dan sarana terhadap pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.
Tujuan asas desentralisasi dan pengelolaannya yakni upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas untuk mencapai sebuah tujuan organisasi tertentu.
Seperti yang telah disinggung di atas, penyerahan wewenang dari atas kepada unit atau anggota bawah (desentralisasi) juga dilakukan untuk membentuk delegasi yang bisa mengambil keputusan dengan mandiri.
Pengayaan delegasi wewenang terhadap desentralisasi berlangsung di antara lembaga otonom daerah dan lembaga otonom pusat.
Setidaknya dengan tindak desentralisasi dapat memberikan ruang dalam penyerahan wewenang/urusan yang dilakukan pemerintah daerah tingkat atas kepada unit pemerintah tingkah bawahnya (bawahan).
Jenis-jenis Desentralisasi
Sebetulnya desentralisasi ada banyak arti dan definisi, hal ini karena penerapan sistem desentralisasi menyangkut berbagai dimensi khususnya fiscal, politik, perubahan administrasi hingga penerapan dalam sistem pemerintah serta pembangunan.
Namun, secara umum desentralisasi terbagi menjadi 4 jenis yakni desentralisasi politik, desentralisasi fiskal desentralisasi administratif dan desentralisasi ekonomi.
Desentralisasi Politik
Tujuan sistem desentralisasi pada bidang politik adalah bentuk upaya meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi aktif masyarakat terutama masyarakat lokal dalam mengambil keputusan politis.
Desentralisasi Fiskal
Dapat dikatakan penerapan desentralisasi pada bidang fiskal ialah komponen utama dari desentralisasi.
Di mana pemerintah daerah melaksanakan fungsinya kemudian diberikan ruang kebebasan dalam mengambil keputusan pengeluaran di sektor publik, maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
Dukungan yang dimaksud ini berupa bantuan maupun pinjaman serta sumber keuangan dari pemerintah pusat yang memadai dari PAD—Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan dana dari Bukan Pajak.
Desentralisasi Administrative
Sementara dalam dimensi administrasi sistem desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan untuk menyalurkan kewenangan, tanggung jawab dan sumber keuangan dalam menyediakan pelayanan public.
Pelimpahan tanggung jawab ini berkaitan dengan perencanaan, pendanaan serta pelimpahan manajemen atas fungsi fungsi pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada aparat daerah atau tingkat pemerintahan yang lebih rendah semisalnya badan otoritas atau perusahaan tertentu.
Desentralisasi administratif terbagi menjadi 3 bentuk yakni:
- Dekonsentrasi—deconcentration yakni pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pejabat berada di garis hierarki dengan pemerintahan pusat di daerah.
- Devolusi—devolution yakni pelimpahan wewenang dalam bidang keuangan atau tugas pemerintah kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yang mana pemerintah daerah menerima diskresi maupun kewenangan yang tidak dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.
- Pendelegasian—Delegation or institutional Pluralism adalah penyerahan (pelimpahan) wewenang atau tugas kepada organisasi yang ada di luar birokrasi regular serta pemerintah pusat mengontrol dengan secara tidak langsung.
Desentralisasi Ekonomi
Sementara dalam bidang ekonomi, sistem desentralisasi merujuk pada kegiatan transfer fungsi pemerintah kepada sektor swasta.
Maksud lainnya adalah penyerahan penugasan kepada tingkat bawah dari pemerintah, baik itu perusahaan swasta maupun kelompok maupun organisasi yang bukan pemerintah
Setidaknya ada dua hal utama penting dalam sistem desentralisasi ekonomi. Dimana dua hal yang dimaksud ini ialah:
- Privatisasi atau transfer kewajiban kepada sektor swasta yang dilakukan secara parsial atau sepenuhnya untuk memproduksi barang dan jasa yang bersifat spesifikasi dari pemerintah.
- Deregulasi yakni proses mengurangi segala bentuk jenis hambatan legal yang bisa menghambat sektor swasta dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa.
Arti lainnya adalah upaya untuk menciptakan iklim persaingan antara sektor swasta di dalam area yang telah didominasi oleh pelayanan pemerintah.
Tujuan dan Peran Desentralisasi dalam Perekonomian
Pada dasarnya desentralisasi memiliki tujuan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian.
Di mana dengan kehadiran desentralisasi kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sebagai bentuk dalam mengurangi kapitalisme kemiskinan di daerah-daerah. Salah satu contohnya desentralisasi berperan fokus dalam pembangunan-pembangunan daerah yang tertinggal.
Adapun tujuan utama desentralisasi sebagai bentuk upaya menghidupkan kesejahteraan dan perekonomian ialah:
Wujud Demokrasi Pemerintahan Daerah
Salah satu tujuan desentralisasi adalah sebagai bentuk dan wujud demokrasi pemerintah daerah dan Negara. Dengan kehadiran sistem desentralisasi, pemerintah setidaknya berharap kepada masyarakat untuk ikut turun tangan atau berpartisipasi dalam proses penyelenggaran pemerintah
Merealisasikan Potensi dan Kesetaraan Daerah
Perlu diketahui salah satu dampak negatif dengan terpusatnya pemerintah adalah pemusatan keuangan. Sementara sistem desentralisasi memungkinkan pemerintah pusat untuk melimpahkan manajemen keuangan kepada pemerintah.
Maka dengan adanya penganggaran dan realisasi keuangan kepada pemerintah daerah setempat akan memperkecil peluang eksploitasi keuangan, sehingga bisa menjadi bentuk usaha untuk merealisasikan kesetaraan.
Dengan ini, kerja sama umum di daerah terkait akan semakin meningkat, sehingga dapat mewujudkan sebuah daerah yang berpotensial.
Memperbaiki Kondisi Sosial Ekonomi Daerah
Tujuan inti dari penerapan sistem desentralisasi ialah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kondisi sosial dan perekonomian di daerah melalui berbagai pengaplikasian program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan perbaikan sosial maupun ekonomi masyarakat tersebut.
Diharapkan dengan adanya sistem desentralisasi dapat menjadikan perencanaan program pemerintah terlaksana dengan sasaran yang tepat.
Sistem desentralisasi ini memang memiliki peran vital untuk kesuksesan dan wujud realisasi berbagai program pemerintah dalam mensejahterakan sosial dan ekonomi masyarakat.
Contoh-contoh Penerapan Desentralisasi
Untuk gambaran lebih jelasnya, Anda bisa melihat contoh penerapannya dalam ketiga dimensi bidang berikut ini:
Desentralisasi dalam bidang Fiskal
Seperti yang telah disinggung di atas bahwasannya desentralisasi pada bidang fiskal merupakan bagian utama dari sistem desentralisasi yang mana salah satu fungsinya dalam bidang keuangan.
Jika pemerintah atau perusahaan swasta ingin melakukan penerapan sistem desentralisasi dengan seefektif mungkin, maka mereka harus memiliki kewenangan yang cukup dalam mengambil keputusan pengeluaran mengenai entitas terkait.
Contohnya dalam pembagian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengenai pemungutan pajak maupun belanja pelayanan publik.
Pengelolaan Sistem Manajemen Perikanan Provinsi NTB
Salah satu wujud nyata dari penerapan sistem desentralisasi dapat Anda lihat pada pengelolaan sistem manajemen perikanan Provinsi NTB—Nusa Tenggara Barat.
Sebelum adanya penerapan Desentralisasi, Manajemen Perikanan provinsi tersebut sepenuhnya diatur oleh Negara, sehingga hasil dan keuntungannya pun dikelola oleh pemerintah pusat.
Namun kini, dengan adanya penerapan desentralisasi melalui aturan tersurat Perda No. 15 tahun 2011, kini perikanan Provinsi NTB menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi NTB.
Dengan demikian Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan dan perencanaan terhadap manajemen dan praktik pengelolaan sektor perikanan sesuai kebutuhan daerah tersebut.
Desentralisasi dalam Perekonomian (Crypto)
Contoh lainnya penerapan sistem desentralisasi dalam bidang crypto dan blockchain. Seperti yang kita ketahui beberapa kelebihan dari mata uang kripto yang bekerja pada blockchain memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi tanpa perantara, aman, dan tentunya lebih cepat serta terjangkau.
Kesejahteraan perekonomian daerah memang kebanyakan dilandasi dengan penerapan sistem desentralisasi, bukan hanya desentralisasi fiskal saja melainkan juga segala bentuk sistem desentralisasi diterapkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.
Penutup
Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwasannya desentralisasi adalah bagian terpenting dalam pengelolaan, manajemen dan pemetaan sosial.
Dengan implementasi desentralisasi pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat biasa dapat partisipan dalam menciptakan kesejahteraan sosial, sehingga terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
