Sistem kuota impor dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok besar: (1) Kuota Tarif atau Kuota Pabean, (2) Kuota Unilateral, (3) Kuota Bilateral, (4) Kuota Pencampuran, dan (5) Lisensi Impor atau Perizinan Impor.
5 Jenis Kuota Impor
Berikut adalah 5 jenis kuota impor yang umum diterapkan oleh negara importir kepada eksportir beserta masing-masing penjelasan setiap jenis.
Kuota Tarif
Tarif impor atau kuota impor adalah ukuran yang diakui secara luas. Di bawah sistem ini, impor komoditas hingga jumlah tertentu diizinkan untuk diimpor bebas bea atau dengan tarif bea khusus yang rendah.
Tetapi impor yang melebihi batas tetap ini dikenakan tarif bea yang lebih tinggi. Kuota tarif dengan demikian menggabungkan fitur tarif dengan fitur kuota. Fleksibilitas adalah keuntungan lain dari sistem ini.
Namun, sistem ini memiliki kelemahan sebagai berikut:
(i) Ketika impor cenderung lebih dari batas tetap yang ditetapkan di bawah tarif bea rendah, seluruh keuntungan dari tarif rendah dibagi oleh negara pengekspor.
(ii) Hal ini membawa serbuan impor di awal setiap kuota tarif baru, yang dapat mengganggu tingkat harga domestik negara pengimpor.
Kuota Unilateral Atau Kuota Sepihak:
Di bawah sistem ini, suatu negara menempatkan batasan absolut pada impor komoditas selama periode tertentu. Hal ini dikenakan tanpa negosiasi sebelumnya dengan pemerintah asing.
Kuota yang ditetapkan dapat bersifat global atau dialokasikan. Di bawah kuota global, komoditas tersebut dapat diimpor dari negara mana pun hingga kuota penuh. Namun, di bawah sistem kuota yang dialokasikan, total kuota didistribusikan di antara negara-negara pemasok tertentu.
Sistem kuota global, bagaimanapun, tidak dapat diperlakukan sebagai perangkat yang sangat memuaskan, karena selalu cenderung menguntungkan negara-negara pemasok terdekat daripada yang jauh. Ia juga cenderung beroperasi melawan.
Negara pemasok yang lebih kecil atau kurang terorganisir. Secara berkala dapat menyebabkan kelebihan pasokan dan fluktuasi harga yang lebih besar karena memicu perlombaan di antara para importir untuk memenuhi kuota. Selain itu, tidak memberikan perlindungan reguler kepada produsen dalam negeri.
Sistem kuota yang dialokasikan mencoba untuk mengatasi cacat kuota global ini. Tapi, ia memiliki cacat lain seperti: (i) memaksakan kekakuan yang tidak diinginkan untuk sumber pasokan, (ii) tidak mempertimbangkan biaya dan aspek lain dari kondisi pasokan di luar negeri, (iii) menimbulkan tindakan seperti monopoli di antara para eksportir yang mendapatkan bagian tertentu dari kuota, dan (iv) melibatkan kesulitan ekonomi dan administrasi yang besar dalam mengalokasikan kuota.
Baca juga Tentang Teori Pertumbuhan Ekonomi.
Kuota Bilateral:
Di bawah sistem ini, kuota ditetapkan melalui negosiasi antara negara pengimpor dan negara pengekspor (atau kelompok ekspor asing).’ Ini memiliki manfaat sebagai berikut:
(i) Kuota ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama;
(ii) Meminimalkan kecurigaan dalam impor;
(iii) Menghindari fluktuasi impor yang berlebihan;
(iv) Tidak termasuk monopoli ekspor melalui kesepakatan;
(v) Ini kurang sewenang-wenang, dan karena itu, menimbulkan sedikit atau tidak ada tentangan dari negara-negara pengekspor. Dengan demikian, tidak memprovokasi aktivitas pembalasan.
Namun, keberatan utama yang diajukan terhadap sistem tersebut adalah:
1. Kuota Bilateral cenderung jatuh ke dalam cengkeraman kartel internasional yang ada.
2. Juga membuka jalan bagi korupsi secara besar-besaran.
3 . Kuota Bilateral memiliki kecenderungan untuk menaikkan harga di negara pengekspor, sehingga negara pengimpor bisa rugi.
4. Merupakan alat untuk mengundang monopoli secara terbuka di negara pengekspor .
Kuota Mixing atau Kuota Pencampuran:
Ini adalah jenis peraturan yang mengharuskan produsen untuk menggunakan proporsi tertentu dari bahan baku dalam negeri bersama dengan bagian-bagian yang diimpor untuk memproduksi barang jadi di dalam negeri.
Dengan demikian, membatasi proporsi bahan baku buatan luar negeri untuk (diimpor dan) digunakan dalam produksi dalam negeri. Di Brasil, misalnya, ada ketentuan bahwa persentase tertentu dari berat roti harus terdiri dari tepung mandioka domestik.
Peraturan pencampuran tersebut memiliki dua tujuan yang luas: (i) untuk membantu produsen bahan mentah dalam negeri, dan (ii) untuk menghemat devisa yang langka.
Sistem kuota pencampuran, bagaimanapun, dikritik dengan alasan bahwa hal itu berkontribusi pada pemanfaatan sumber daya dunia yang lebih buruk dan menyebabkan harga domestik yang tinggi atau kualitas produk yang rendah karena menghambat alokasi sumber daya yang optimal dalam hal keunggulan komparatif.
Baca juga Perbedaan Kuota Dan Tarif Impor.
Lisensi Impor:
Mekanisme perizinan impor telah berkembang sebagai sistem yang dirancang untuk mengelola peraturan kuota. Berdasarkan ketentuan ini, calon importir wajib memperoleh izin dari otoritas yang berwenang untuk mengimpor dalam jumlah berapa pun dalam kuota yang ditentukan. Lisensi umumnya didistribusikan di antara importir mapan dengan tetap memperhatikan bagian mereka dalam perdagangan impor negara.
Lisensi impor telah menjadi jenis pembatasan kuantitatif terkemuka selama periode pascaperang, berkat keunggulannya sebagai berikut:
(i) Lisensi impor memberikan kontrol yang lebih dekat atas volume impor.
(ii) Cenderung meminimalkan aktivitas spekulatif.
(iii ) Mengurangi fluktuasi harga yang berlebihan akibat perebutan impor sebelum kuota dipenuhi (tanpa adanya sistem perizinan).
(iv) Lisensi impor memastikan pasokan yang merata, yang mengarah pada kesinambungan ketersediaan sumber daya dengan harga yang wajar sehingga harga internal dapat distabilkan.
(v) Memungkinkan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pembatasan impor.
(vi) Lisensi impor memungkinkan suatu negara untuk mengontrol permintaan warga negaranya akan valuta asing.
Namun, sistem ini memiliki kelemahan sebagai berikut:
(i) Lisensi impor dapat menimbulkan kekakuan dalam arti bahwa hal itu hanya menguntungkan importir mapan dan mencegah pendatang baru.
(ii) Dapat menimbulkan administrasi birokrasi, nepotisme dan korupsi.
(iii) Menghilangkan persaingan di antara para importir di pasar domestik dan mendorong terbentuknya monopoli dengan segala kejahatannya.
(iv) Lisensi impor menciptakan pasar premium untuk lisensi (semacam sistem ‘Pugree’). Pemegang lisensi dapat menjual lisensinya kepada importir lain dengan harga premium, yang terkadang 200 hingga 300 persen atau lebih dari nilai lisensi. Hal ini menyebabkan inflasi harga barang impor di pasar domestik dan menyebabkan inflasi pada struktur harga internal.
