Kuota impor adalah batasan yang diberlakukan pemerintah atas jumlah barang tertentu yang dapat diimpor ke suatu negara. Secara umum, kuota tersebut diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri dan produsen yang rentan.
Kuota mencegah pasar domestik suatu negara dibanjiri barang-barang asing, yang seringkali lebih murah karena biaya produksi yang lebih rendah di luar negeri.
Bagaimana Cara Kerja Kuota Impor?
Pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan kuota untuk melindungi kepentingan domestik. Mengikuti hukum penawaran dan permintaan , memberlakukan kuota yang membatasi pasokan barang tertentu akan menyebabkan harganya naik.
Pembatasan Ekspor Sukarela
Voluntary Export Restraints (VER) atau Pengekangan Ekspor Sukarela adalah kuota sukarela yang ditempatkan negara pada ekspor mereka ke negara mitra. Ketika dua negara berbagi perjanjian perdagangan, pengenaan kuota perdagangan kemungkinan akan dilihat sebagai langkah proteksionis atau permusuhan, yang dapat mengurangi hubungan perdagangan. Untuk menghindari situasi seperti itu, mitra dagang dapat menegosiasikan VER dengan janji untuk tidak membanjiri pasar mitra dengan barang-barang murah.
Perjanjian tersebut dinegosiasikan pada saat perjanjian perdagangan awalnya dinegosiasikan dan umumnya merupakan taktik efektif yang mencegah berkembangnya sengketa perdagangan. VER biasanya datang dalam bentuk jumlah unit numerik maksimum yang dapat diekspor satu negara ke negara lain. Seiring perubahan iklim ekonomi, VER harus diperbarui agar tetap efektif.
Kuota Tersembunyi
Dalam keadaan tertentu, negara dapat membatasi pasokan barang impor tanpa secara eksplisit menempatkan kuota perdagangan di negara lain. Misalnya, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan kontrol kualitas yang ketat pada semua barang yang masuk ke negara tersebut.
Meskipun mungkin tampak sebagai langkah praktik terbaik yang sederhana, kuota tersembunyi dapat menghentikan sejumlah besar barang asing memasuki suatu negara karena kurangnya kualitas. Dengan demikian, pasokan barang tersebut akan dibatasi, dan pemerintah akan mencapai hasil yang sama jika telah menempatkan kuota impor pada impor asing.
Jenis kuota tersembunyi lainnya adalah kampanye propaganda yang bertujuan untuk mengurangi permintaan daripada membatasi pasokan. Misalnya, pemerintah dapat menyebarkan propaganda tentang bagaimana impor makanan tertentu dari negara tertentu telah terbukti menyebabkan masalah kesehatan. Sementara tuduhan semacam itu mungkin tidak harus didasarkan pada sains, tuduhan tersebut dapat menyebabkan permintaan merosot dalam jangka pendek.
Dalam kasus lain, permintaan atau penawaran dapat meningkat atau menurun karena berbagai faktor ekonomi. Peristiwa semacam itu tidak dapat direncanakan oleh pemerintah tetapi dapat menghalangi impor, menaikkan harga atau menurunkan jumlah yang dijual. Dengan demikian, mereka dapat memiliki efek yang sama seperti kuota impor. Namun, pemerintah jarang mengandalkan pergeseran permintaan dan penawaran untuk melindungi industri dalam negeri, karena ketidakpastiannya.
Baca juga 5 jenis kuota impor dan penjelasan setiap jenisnya.
Mengajukan Izin Impor di Indonesia
Untuk mengimpor barang sebagai perusahaan penanaman modal asing berbadan hukum lokal ‘PMA’ atau Kantor Perwakilan Dagang Asing ‘K3PA’, diperlukan izin impor yang disebut ‘API’ ( Angka Pengenal Importir ) untuk kategori barang tertentu. Pemerintah Indonesia secara ketat mengatur kuota impor, yang berarti bahwa memperoleh izin impor dapat menjadi proses yang sangat birokratis dan memakan waktu.
Ada berbagai jenis izin impor yang dapat diajukan sebagai perusahaan asing yang tunduk pada persyaratan dan batasan tertentu:
- Izin Impor Umum ‘API-U’ – Izin impor umum untuk perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan dan distribusi di Indonesia.
- Izin Impor Produsen ‘API-P’ – Untuk impor kategori barang tertentu yang terkait dengan produksi dan pembuatan barang yang dilakukan perusahaan seperti bahan baku. Pemegang API-P tidak dapat memperdagangkan barang impor dengan pihak ketiga.
- Izin Impor Terbatas ‘API-T’ – Untuk impor barang yang berkaitan dengan penanaman modal langsung dan diterbitkan sesuai dengan peraturan BKPM.
- Izin Impor Terbatas untuk Kontraktor ‘API-K’ – Untuk kontraktor yang mengimpor barang tertentu yang mungkin memerlukan izin dari kementerian tertentu yang terkait dengan barang tersebut.
Untuk jenis barang tertentu diperlukan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK ) dan hanya dapat diterapkan setelah API disetujui. NPIK diperlukan untuk impor komoditas seperti beras, jagung, kedelai dan gula serta barang-barang manufaktur seperti tekstil, alas kaki, elektronik, komponen elektronik dan mainan. Diperlukan surat rekomendasi dari kementerian terkait untuk mengajukan NPIK.
Pemegang izin impor harus melaporkan semua barang yang diimpor ke Indonesia kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, dan didaftarkan dengan Nomor Pokok Kepabeanan.
Barang impor dikenakan tarif impor yang biasanya berkisar antara 5% sampai dengan 20%, 0% untuk barang-barang tertentu dari pasar di mana Indonesia telah mengadakan perjanjian perdagangan seperti barang-barang impor dari dalam ASEAN atau jenis produk tertentu dari China sebagaimana ditentukan dalam C -AFTA sedangkan barang lain seperti kendaraan bermotor dikenakan pajak barang mewah. Perusahaan yang tergabung dalam Kawasan Ekonomi Khusus atau ‘kawasan berikat’ tidak dikenakan tarif impor.
Untuk impor barang satu kali atau impor barang ke Indonesia dalam volume kecil, disarankan untuk mencari perusahaan lokal yang sudah memegang izin impor barang yang akan diimpor sebagai ‘Importir Undername’. Ada banyak perusahaan di Indonesia dalam pengiriman barang dan bea cukai yang dapat menyediakan layanan ini, namun penting untuk memastikan bahwa mereka memegang izin impor khusus untuk kategori barang yang akan diimpor. Pilihan selanjutnya adalah mendekati perusahaan yang bergerak di sektor tertentu.
Perusahaan asing yang ingin menjual barangnya di Indonesia tanpa mendirikan perusahaan lokal Indonesia harus menunjuk agen atau distributor impor untuk tujuan ini.
Baca juga Perbedaan Kuota Dan Tarif Impor.
Kesimpulan
Kuota impor dapat dikatakan sebagai bentuk pembatasan perdagangan yang diberlakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah barang tertentu yang diimpor.
Kuota impor membantu dalam melindungi pasar domestik melalui penciptaan bisnis lokal suatu negara, ini membantu dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan menjaga PDB negara meskipun dapat menempatkan bangsa pada risiko pembalasan dari pasar luar negeri melalui tarif ekspor yang tinggi.
