Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah yang cukup krusial dalam menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi negara. Fokus kebijakan ini mengarah pada pendapatan dan pengeluaran dana di Indonesia.
Ada beberapa sektor yang terdampak langsung aturan ini seperti pendapatan nasional, inflasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Tentu saja hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar tujuan ekonomi tidak terganggu.
Jika ingin memahami lebih jauh tentang pengertian, fungsi, tujuan dan penerapan kebijakan ini di Indonesia, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini hingga akhir.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk menuntun perekonomian melalui suatu perubahan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen utamanya yaitu pengeluaran berupa belanja negara dan pajak sebagai sumber pendapatan.
Pajak adalah instrumen fiskal untuk membiayai pembangunan negara. Tak heran, jika pajak bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Adapun wajib pajak berupa perorangan atau badan usaha yang wajib membayar pajak negara.
Sementara itu, pengeluaran atau belanja negara adalah berupa biaya perbaikan kualitas pendidikan, biaya operasional, dan pembangunan infrastruktur. Semuanya tersusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Hal ini karena penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sudah tertuang dalam APBN. Dengan begitu, kebijakan akan selalu berubah setiap tahunnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan rencana pembangunan.
Perubahan anggaran bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi lebih baik. Jika begitu, pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dasar Hukum Kebijakan Fiskal
Terdapat aturan dasar terkait dengan kebijakan fiskal yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam aturan tersebut berisi penjelasan fiskal terkait anggaran (APBN) yang memiliki fungsi penting.
Fungsinya adalah sebagai otorisasi, stabilisasi, perencanaan, dan pengawasan. Sementara fungsi otorisasi menjelaskan anggaran negara menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan.
Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun”.
Fungsi perencanaan anggaran negara adalah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
Sedangkan, fungsi pengawasan adalah bahwa setiap anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai terkait dengan penyelenggara negara. Apakah kegiatan penyelenggaraan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Terbentuknya kebijakan tentu ada tujuan yang ingin tercapai. Salah satu tujuan kebijakan ini yakni menentukan arah, prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:
1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi
Selain menjaga kestabilan ekonomi, kebijakan ini juga memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini karena dalam salah satu fungsinya menyebutkan untuk mengatur pendapatan negara..
2. Menjaga Stabilitas Harga
Tujuan selanjutnya adalah menjaga stabilitas harga dan mencegah ada tindakan curang seperti monopoli dan penimbunan barang. Hal ini biasanya adanya kenaikan harga barang yang mendadak yang terjadi akibat banyak faktor.
3. Mendorong Laju Investasi
Agar investor bersedia menaruh uangnya pada suatu negara, maka perlu ada kebijakan guna menunjukan stabilitas ekonomi. Hal ini tentu dapat mendorong kepercayaan investor untuk mengucurkan dana di sektor yang potensial.
4. Meningkatkan Potensi SDM
Ketika laju investasi meningkat, maka akan mempengaruhi terbukanya lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Dengan begitu, tingkat pengangguran berkurang dan potensi SDM meningkat lewat program yang ada.
5. Mewujudkan Keadilan Sosial
Tujuan lain adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Contohnya seperti penerapan program ekonomi nasional dari Kementerian Keuangan dan sebagainya. Semua terwujud saat perekonomian berjalan baik.
Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal
Berdasarkan tujuannya, kebijakan fiskal sangat krusial bagi stabilitas ekonomi negara. Itulah sebabnya, negara perlu mendorong ekonomi masyarakat meningkat. Sementara itu, dari segi penerapannya ada 2 jenis kebijakan, antara lain:
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Jenis ini mendorong daya beli masyarakat yang sebelumnya lesu akan kembali naik sehingga roda perekonomian berputar makin kencang. Caranya dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak bagi masyarakat.
Ketika perekonomian negara meningkat, maka kesejahteraan pun akan tercapai. Selain itu, tujuan lain dengan adanya kebijakan ini adalah mengurangi tingkat pengangguran sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Berlawanan dengan jenis pertama, kebijakan ini untuk menurunkan daya beli masyarakat dan perancangannya untuk mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara. Termasuk juga perihal menaikkan pajak bagi wajib pajak.
Meski demikian, pemerintah akan memberlakukan jenis kebijakan ini ketika kondisi ekonomi sedang ekspansi yang mulai memanas. Hal ini bertujuan untuk menurunkan adanya tekanan permintaan masyarakat yang tinggi.
Itulah jenis aturan yang dapat pemerintah lakukan untuk mendorong ekonomi negara tetap stabil dengan membuat aturan sesuai kondisi. Tanpa aturan, tentunya akan membuat laju ekonomi dan stabilitas ekonomi terganggu.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Setelah mengetahui jenisnya, selanjutnya ketahui pula instrumen apa saja yang pemerintah gunakan dalam menjalankan aturan tersebut. Instrumen adalah sektor dalam perekonomian yang berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Berikut adalah instrumen yang ada dalam kebijakan fiskal yang penting untuk Anda ketahui sehingga memahami tentang aturan ini, yaitu di antaranya:
1. Perpajakan
Aturan pemerintah ini berkaitan erat dengan amandemen dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Aturan ini merupakan instrumen yang memiliki otoritas yang kuat yang bisa mempengaruhi investasi, konsumsi, dan pendapatan.
2. Pengeluaran Pemerintah
Aturan yang memprioritaskan pengeluaran pemerintah terutama sektor yang terkait dengan kepentingan yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, jalur untuk transportasi, dan biaya operasional pemerintah.
3. Pembiayaan Defisit
Instrumen ini merupakan aturan yang dikeluarkan ketika pemerintah mengalami defisit. Caranya dengan mengeluarkan mata uang baru dari bank sentral. Namun, aturan ini dapat menyebabkan daya beli mata uang turun dan inflasi.
4. Utang Publik
Aturan yang dikeluarkan jika pembiayaan defisit tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Aturan utang publik ini bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintah yang berasal dari sumber internal seperti obligasi atau SBN.
5. Budgeting
Suatu aturan yang juga dikenal sebagai kebijakan anggaran. Hal ini karena aturan fiskal ini beroperasi dengan menggunakan anggaran atau budgeting. Anggaran ini berfungsi sebagai alat untuk menilai fluktuasi ekonomi suatu negara.
Dengan instrumen ini, pemerintah dapat membuat suatu aturan berdasarkan dengan kondisi perekonomian. Pemerintah merancang anggaran sesuai pengeluaran dan pendapatan yang negara peroleh untuk kesejahteraan masyarakat.
Pengaplikasian Kebijakan Fiskal di Indonesia
Setelah memahami tentang tujuan, instrumen, dan jenis dari aturan terkait fiskal, penting mengetahui penerapan atau pengaplikasiannya agar mudah untuk memahaminya. Berikut contoh pengapliaksian kebijakan fiskal, antara lain:
1. Subsidi Bahan Bakar Minyak
Pemberian subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah salah satu contoh penerapan fiskal yang dapat masyarakat rasakan. Penurunan harga BBM dapat membantu masyarakat atau usaha mikro terus melakukan kegiatan ekonomi.
2. Tax Amnesty
Tax amnesty adalah suatu aturan yang pemerintah keluarkan untuk pembebasan pajak yakni berupa pengurangan dan peniadaan pajak dalam kurun waktu tertentu, terutama bagi yang ingin melaporkan seluruh kekayaannya.
3. Harga Ecer Tertinggi (HET)
Penetapan harga jual maksimum ataupun harga eceran tertinggi dalam membatasi adanya kecurangan atau menaikkan harga yang tidak masuk akal. Barang dengan harga eceran tertinggi ini seperti sembako dan obat-obatan.
Itulah beberapa contoh pengaplikasian dari aturan fiskal yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonominya Pemerintah mengeluarkan aturan sesuai dengan kondisi perekonomian negara agar tidak membebani.
Kesimpulan
Sebagai upaya untuk menjaga pendapatan dan pengeluaran negara tetap stabil, pemerintah perlu membuat aturan fiskal sehingga ekonomi negara dapat bertumbuh. Sebab, aturan ini dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara.
Tujuan penerapan aturan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan instrumen fiskal seperti pajak, pengeluaran negara atau belanja negara, dan pendapatan.
JIka ingin mengetahui tentang aturan fiskal yang dibuat oleh pemerintah, maka dapat Anda ketahui melalui contoh pengapliaksian di atas sesuai dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini terkait dengan aturan fiskal.
Demikian penjelasan tentang kebijakan fiskal beserta dengan pengaplikasiannya di ekonomi Indonesia. Jika ingin memahami lebih jauh tentang aturan ini, pahami kembali pengertian, tujuan, dan instrumen fiskal dari uraian di atas.
